Faktajambi.id, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 beserta Nota Keuangannya. Pidato kenegaraan ini disampaikan dalam sidang tahunan MPR/DPR RI yang menguraikan postur serta arah kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun mendatang.
Dalam pidatonya, Presiden memproyeksikan pendapatan negara pada tahun 2026 akan mencapai angka yang signifikan.
“Pada 2026, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8% dibanding outlook 2025,” demikian disampaikan Presiden.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga disiplin fiskal dengan menargetkan defisit anggaran yang terukur.
“Defisit anggaran dijaga pada level 2,48% terhadap PDB, dengan kebutuhan pembiayaan anggaran sebesar Rp638,8 triliun,” lanjutnya.
Secara total, belanja negara dalam APBN 2026 direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun, atau mengalami kenaikan 7,3% dari outlook tahun 2025. Alokasi ini terbagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.136,5 triliun dan transfer ke daerah yang mencapai Rp650,0 triliun.
Fokus utama dari belanja pemerintah pusat adalah untuk mendanai program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga alokasi untuk subsidi energi.
Kejutan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga
Dari total belanja pemerintah pusat, alokasi untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) direncanakan sebesar Rp1.498,3 triliun, meningkat 14,83% dari tahun sebelumnya. Angka ini menjadi sorotan utama, terutama dengan munculnya Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penerima anggaran terbesar.
Badan Gizi Nasional diusulkan menerima anggaran fantastis sebesar Rp268 triliun. Lonjakan ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk menyukseskan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang total anggarannya mencapai Rp335 triliun.
“Program ini diharapkan sudah menyentuh 82,9 juta penerima manfaat pada 2026,” ungkap Presiden Prabowo dalam paparannya.
Angka ini menempatkan BGN di atas Kementerian Pertahanan yang pada tahun 2026 diusulkan menerima Rp185 triliun. Posisi selanjutnya diisi oleh Kepolisian RI dengan Rp145,7 triliun, diikuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp118,5 triliun.
Berikut adalah rincian 10 Kementerian/Lembaga dengan alokasi anggaran terbesar dalam RAPBN 2026:
- Badan Gizi Nasional (BGN): Rp268 triliun
- Kementerian Pertahanan: Rp185 triliun
- Kepolisian Negara Republik Indonesia: Rp145,65 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum: Rp118,5 triliun
- Kementerian Kesehatan: Rp114 triliun
- Kementerian Agama: Rp88,77 triliun
- Kementerian Sosial: Rp84,44 triliun
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp61 triliun
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp55 triliun
- Kementerian Keuangan: Rp52,01 triliun
Alokasi besar pada BGN ini menegaskan komitmen kuat pemerintahan baru dalam meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia melalui program strategis yang menyasar jutaan masyarakat.
